kebijakan pemerintah mengenai ekonomi dan tujuannya

istem ekonomi Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 memiliki nilai keadilan. Maksud dari nilai keadilan ini adalah sistem ekonomi Indonesia menjamin keadilan dan pemerataan ekonomi bagi setiap rakyatnya sehingga kesenjangan sosial tidal lagi terlihat dengan jelas serta dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan negara.

Sistem ekonomi Indonesia secara otomatis menjadi pedoman lahirnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada kenyataannya, setiap kebijkan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dirasakan tidak adil bagi sebagian lapisan masyarkat di Indonesia. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang baik, membuat kehidupan masyarakat lapisan menengah, terutama menengah ke bawah menjadi sedikit lebih sulit dari sebelumnya. Di sisi lain, ada satu lapisan masyarakat, hidupnya jauh dari kesulitan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah belum bisa memenuhi nilai keadilan dalam sistem ekonomi Indonesia.

Sistem ekonomi Indonesia berorientasi kepada sistem ekonomi campuran, sebuah sistem ekonomi yang biasa digunakan oleh negara berkembang. Kebijakan ekonomi Indonesia berdasarkan sistem ekonomi campuran masih mengarah kepada sistem atau kebijakan ekonomi kapitalis yang terbukti hanya memberikan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara. Sudah dapat ditebak, situasi perekonomian Indonesia menjadi kurang kondusif karena kebijakan-kebijakan ekonomi yang dinilai kurang tepat dengan situasi perekonomian Indonesia saat ini

Apakah ada kebutuhan untuk kebijakan ekonomi makro?

Sebuah masalah pokok dalam makroekonomi adalah apakah pasar yang ditinggal sendirian, secara otomatis membawa keseimbangan ekonomi jangka panjang. Jika operasi bebas kekuatan pasar pada akhirnya menghasilkan tingkat kesempatan kerja penuh pendapatan nasional dengan harga yang stabil dan pertumbuhan ekonomi, tidak akan ada perlunya intervensi pemerintah dalam perekonomian makro - tidak perlu untuk fiskal moneter kurs dan kebijakan sisi penawaran.Kenyataannya adalah bahwa semua intervensi pemerintah melalui kebijakan makroekonomi dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan tertentu dan meningkatkan kinerja keseluruhan perekonomian.

Tujuan utama Pemerintah Kebijakan Ekonomi

· Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

· Harga yang stabil (inflasi rendah)

· Tingkat tinggi kerja

· Kenaikan standar hidup rata-rata

· Posisi berkelanjutan pada neraca pembayaran

· Sound keuangan pemerintah

Manajemen Permintaan

Pengelolaan permintaan terjadi ketika upaya pemerintah untuk mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan cadangan devisa, maka tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, tingkat inflasi, pertumbuhan dan posisi neraca pembayaran.

• Kebijakan Reflationary berusaha untuk meningkatkan cadangan devisa dan meningkatkan tingkat pengeluaran yang direncanakan pada atau dekat tingkat potensi PDB
• Kebijakan deflasi penurunan cadangan devisa dalam hal permintaan agregat berjalan di depan berpotensi inflasi dan risiko atau tidak berkelanjutan yang mengarah kepada defisit pada neraca pembayaran

Lebih baik difokuskan pada kebijakan fiskal dan moneter sebagai instrumen utama dari permintaan manajemen.

Masalah Utama Mengelola Ekonomi Makro.

Tugas pemerintah mengelola ekonomi dibuat sulit oleh beberapa faktor beberapa di antaranya dibahas di bawah ini:

· Akurat data ekonomi: Semua indikator makroekonomi utama akan dikenakan margin kesalahan. Mereka mengandalkan data statistik yang dikumpulkan dari pajak dan survei dan data seringkali direvisi beberapa bulan setelah rilis pertama.

· Tujuan kebijakan yang saling bertentangan: Suatu kebijakan merangsang permintaan agregat dapat mengurangi pengangguran dalam jangka pendek tetapi memulai periode inflasi yang lebih tinggi dan memperburuk account saat ini neraca pembayaran. Pilihan harus dibuat antara tujuan yaitu terdapat trade-off antara mereka.

· Memilih instrumen kebijakan yang tepat: Setiap tujuan makroekonomi membutuhkan instrumen kebijakan yang terpisah: yang biasa 'rule of thumb' adalah bahwa salah satu instrumen kebijakan utama harus diserahkan kepada satu tujuan kebijakan. Jadi, misalnya, suku bunga mungkin akan ditugaskan sebagai alat utama untuk menjaga pengendalian inflasi, sementara instrumen kebijakan fiskal, seperti perubahan pada sistem pajak dapat dialokasikan untuk mencapai beberapa tujuan sisi penawaran seperti meningkatkan pasokan tenaga kerja, meningkatkan insentif , meningkatkan investasi dan meningkatkan produktivitas. Ada-berakar cukup dalam perselisihan antara beberapa ekonom (yang termasuk berbeda 'mazhab pemikiran') sebagai kebijakan yang paling efektif untuk memenuhi tujuan tertentu.

· Waktu tidak pasti terlambat ketika menjalankan sebuah kebijakan: Perubahan dalam kebijakan ekonomi tunduk pada waktu yang tidak pasti misalnya terlambat terhadap perubahan suku bunga diperkirakan untuk mengambil beberapa 18-24 bulan untuk bekerja dengan cara yang penuh melalui seluruh perekonomian untuk menyaring melalui perubahan harga . Lamanya waktu yang tertinggal dapat berubah selama bertahun-tahun sebagai reaksi konsumen dan bisnis untuk mengubah langkah-langkah kebijakan.

• Guncangan eksternal: Unexpected guncangan ekonomi eksternal seperti peristiwa-peristiwa sekitar 11 September 2001 atau tidak terduga volatilitas nilai tukar dan harga komoditas dapat mengganggu perkiraan ekonomi dan mengambil ekonomi agak jauh dari jalan yang diharapkan. Pemerintah mungkin di bawah perkiraan atau membesar-besarkan dampak potensial dari guncangan ekonomi, baik permintaan atau penawaran-sisi ekonomi dan karena itu berlaku terlalu sedikit atau terlalu banyak dari tanggapan kebijakan.

Kebijakan utama manajemen ekonomi

• Fiskal

o Kebijakan fiskal melibatkan penggunaan pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman untuk mempengaruhi baik pola kegiatan ekonomi dan juga tingkat dan pertumbuhan permintaan agregat, output dan kesempatan kerja.

• Kebijakan Moneter

o Kebijakan moneter melibatkan penggunaan suku bunga untuk mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan permintaan agregat dalam perekonomian.

Bank Indonesia yang dibebankan dengan tugas 'menjaga integritas dan nilai mata uang'. Bank mengejar tujuan ini melalui penggunaan kebijakan moneter. Di atas semuanya, ini melibatkan menjaga stabilitas harga, seperti yang didefinisikan oleh sasaran inflasi ditetapkan oleh Pemerintah sebagai prakondisi untuk mencapai tujuan yang lebih luas berkelanjutan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang tinggi. Sejak tahun 1999, BI memiliki kemerdekaan operasional dalam penetapan suku bunga. Bank bertujuan untuk memenuhi target inflasi Pemerintah - saat ini 2,0 persen untuk indeks harga konsumen - dengan menetapkan jangka pendek suku bunga. Bunga keputusan diambil oleh Rapat Dewan Gubernur BI pada pertemuan bulanan mereka.

Kebijakan moneter juga melibatkan efek dari perubahan kurs - Nilai eksternal satu mata uang terhadap yang lain - pada perekonomian yang lebih luas.

Kebijakan sisi penawaran.

Sisi penawaran terutama kebijakan ekonomi kebijakan ekonomi mikro yang dirancang untuk meningkatkan sisi penawaran potensi ekonomi, membuat pasar dan industri beroperasi lebih efisien dan dengan demikian memberikan kontribusi kepada laju pertumbuhan yang lebih cepat real output nasional. Sebagian besar pemerintah kini mengakui bahwa peningkatan kinerja sisi penawaran adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa kenaikan inflasi. Tapi sisi penawaran reformasi sendiri tidak cukup untuk mencapai pertumbuhan ini. Ada juga harus cukup tinggi tingkat permintaan agregat sehingga kapasitas produktif perekonomian sebenarnya dibawa ke dalam bermain.

Ada dua pendekatan yang luas untuk sisi penawaran. Pertama kebijakan terfokus pada pasar produk dan jasa di mana barang diproduksi dan dijual kepada konsumen dan kedua kebijakan sisi penawaran diterapkan pada pasar kerja - faktor pasar di mana tenaga kerja dibeli dan dijual.

Dampak dari Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap perekonomian

Ada beberapa perbedaan dalam efek ekonomi dari kebijakan moneter dan fiskal, pada komposisi output, efektivitas dari kebijakan dua jenis dalam memenuhi tujuan-tujuan makroekonomi pemerintah, dan juga waktu untuk terlibat kesenjangan fiskal dan perubahan kebijakan moneter berpengaruh. Kami akan mempertimbangkan masing-masing pada gilirannya.

Efek Kebijakan tentang Susunan Output Nasional.

Kebijakan moneter sering dilihat sebagai sesuatu dari instrumen kebijakan tumpul - mempengaruhi semua sektor ekonomi meskipun dengan cara yang berbeda dan dengan dampak variabel.

Sebaliknya, kebijakan fiskal dapat ditargetkan untuk mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu (misalnya peningkatan berarti-diuji manfaat bagi keluarga berpenghasilan rendah, penurunan tingkat pajak perusahaan kecil-menengah, tunjangan untuk bisnis investasi di daerah tertentu).

Pertimbangkan sebagai contoh efek baik menggunakan moneter atau kebijakan fiskal untuk mencapai suatu peningkatan pendapatan nasional karena sebenarnya terletak di bawah potensi PDB PDB (yaitu ada kesenjangan output negatif).

(i) Kebijakan moneter ekspansi

Suku bunga yang lebih rendah akan mengakibatkan peningkatan konsumen dan pembelanjaan modal usaha yang keduanya meningkatkan pendapatan nasional. Karena hasil pengeluaran investasi dalam modal saham yang lebih besar, maka pendapatan di masa depan juga akan lebih tinggi melalui dampak LRAS.

(ii) Kebijakan fiskal ekspansi

Ekspansi kebijakan fiskal (yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah) menambahkan langsung ke cadangan devisa tapi kalau dibiayai oleh pinjaman pemerintah yang lebih tinggi, hal ini dapat menyebabkan kenaikan suku bunga dan investasi yang lebih rendah. Hasil bersih (dengan menyesuaikan kenaikan G) adalah sama peningkatan pendapatan sekarang. Namun, karena pengeluaran investasi lebih rendah, persediaan modal lebih rendah daripada itu pasti, sehingga pendapatan masa depan yang lebih rendah.

Waktu Lambannya Moneter dan Kebijakan Fiskal

Moneter dan kebijakan fiskal berbeda dalam kecepatan yang masing-masing berlaku.

Kebijakan moneter di Indonesia fleksibel (suku bunga dapat berubah setiap bulan) dan perubahan tingkat darurat dapat dibuat dalam pertemuan RDG, sedangkan perubahan dalam perpajakan memakan waktu lebih lama untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan. Karena perencanaan membutuhkan modal investasi untuk masa depan, mungkin diperlukan beberapa waktu sebelum penurunan suku bunga ini diterjemahkan ke dalam peningkatan pengeluaran investasi. Biasanya memerlukan waktu enam bulan - dua belas bulan atau lebih sebelum efek perubahan dalam kebijakan moneter Inggris dirasakan.

Dampak peningkatan pengeluaran pemerintah dirasakan segera setelah terjadi pengeluaran dan pemotongan pajak langsung dan tidak langsung makan melalui ke dalam ekonomi cukup cepat.Namun, cukup waktu mungkin lewat antara keputusan untuk mengadopsi program pengeluaran pemerintah dan pelaksanaannya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah undershot pada pengeluaran yang direncanakan, sebagian karena masalah dalam staf tambahan yang cukup menarik menjadi kunci pelayanan publik seperti transportasi, pendidikan dan kesehatan.

Pengurangan hutang luar negeri pemerintah melalui penerbitan surat-surat berharga dari pemerintah RI layak dilakukan untuk menjaga rasio keseimbangan antara hutang luar negeri dengan cadangan devisa dan pengurangan ketergantungan terhadap valuta asing yaitu US Dollar.

Upaya untuk menggerakkan sektor riil khususnya pada UKM (Usaha Kecil Menengah) perlu segera diintensifkan terutama dengan program kredit mikro oleh bank-bank nasional maupun bank syariah di Indonesia.

Pengurangan sistem ekonomi konglomerasi yang mengarah ke kapitalisme harus dihindari dan diubah ke ekonomi kerakyatan agar struktur fundamental ekonomi makro nasional kuat karena dilandasi oleh usaha-usaha kecil menengah yang tidak rentan dengan krisis ekonomi.

Upaya terakhir adalah penegakan GCG (Good Corporate Governance) baik di sektor pemerintahan maupun swasta nasional dan pihak-pihak asing yang menanamkan modalnya di Indonesia; GCG tersebut harus disertai dengan pemberantasan korupsi di semua bidang administrasi maupun birokrasi pemerintahan, pajak serta aparat penegak hukum bagi penegakan law enforcement di Indonesia.